Akui Transgender Sebagai Jenis Kelamin

Pengadilan Tertinggi India Akui Transgender Sebagai Jenis Kelamin Ketiga 

 

 New Delhi - Selama ini, jenis kelamin yang diakui di kebanyakan negara hanyalah laki-laki dan perempuan. Namun baru-baru ini, pengadilan tertinggi di India mengakui jenis kelamin ketiga, yakni transgender.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung India menyatakan transgender sebagai jenis kelamin netral, yakni bukan laki-laki ataupun perempuan. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa transgender harus mendapatkan akses yang sama untuk kesejahteraan sosial yang ditawarkan kepada kelompok minoritas lainnya.

"Transgender merupakan warga negara dari negara ini dan berhak mendapatkan pendidikan dan semua hak lainnya," ujar hakim K.S. Radhakrishnan saat membacakan keputusan ini, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2014).

"Pengakuan transgender sebagai jenis kelamin ketiga bukanlah isu medis atau isu sosial, melainkan isu HAM," imbuhnya.

Kasus ini diajukan ke pengadilan pada tahun 2013 oleh sekelompok orang yang mengajukan petisi, termasuk tokoh ternama yang tidak memiliki kelamin dan aktivis HAM setempat Laxmi Narayan Tripathi. Tujuan petisi ini untuk memperjuangkan kesamaan hak di hadapan hukum bagi populasi transgender di India.

Para transgender dan orang-orang eunuch, atau yang telah mengebiri kelaminnya, hidup di tengah masyarakat India yang sebagian besar sangat konservatif. Seringkali mereka menjadi korban diskriminasi dari publik. Tak sedikit para transgender yang terpaksa bekerja di dunia prostitusi, atau memohon pekerjaan kasar agar bisa bertahan hidup dalam kemiskinan.

Dengan adanya putusan ini, maka India menyusul Australia yang terlebih dahulu mengakui jenis kelamin netral sebagai jenis kelamin ketika setelah laki-laki dan perempuan.

Secara terpisah, pengacara yang mewakili pihak yang mengajukan petisi, Sanjeev Bhatnagar menuturkan bahwa putusan Mahkamah Agung ini juga menginstruksikan kepada pemerintah India untuk memberikan orang-orang transgender dengan kuota pekerjaan dan pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, menurut Bhatnagar, Mahkamah Agung juga menyatakan orang-orang transgender memiliki hak yang sama untuk mendapat perawatan medis dan fasilitas lainnya seperti yang didapatkan masyarakat umum.

"Arahan telah diberikan kepada seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk dipatuhi sesuai putusan pengadilan untuk memberikan pelayanan dan pengakuan dan memberikan mereka hak-hak mereka," terangnya kepada wartawan setempat.